logo

Semangat Mens Sana In Corpore Sano Pengadilan Agama Probolinggo melewati masa pendemi ini

Covid-19 akan "berulang tahun". Ya, tanggal 02 Maret 2021 yang akan datang, Covid-19 akan genap berumur 1 tahun. Tidak ada yang menghendaki, Covid-19 akan "berumur p
Semangat Mens Sana In Corpore Sano Pengadilan Agama Probolinggo melewati masa pendemi ini

Acara Pelantikan dan Penyambutan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo

Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Drs H. Mohammad Yamin Awie, S.H, M.H melantik Ketua Pengadilan Agama  Probolinggo, B
Acara Pelantikan dan Penyambutan   Ketua Pengadilan Agama Probolinggo

Descente Pengadilan Agama Probolinggo di Kelurahan Kanigaran dan Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Berjalan Lancar

Kamis, 4 Pebruari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang sedang disengketakan. Pemeriksaan Setempat tersebut dila
Descente Pengadilan Agama Probolinggo di Kelurahan Kanigaran dan Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Berjalan Lancar

Kunjungan Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo ke Pengadilan Agama Probolinggo

Pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, Wakil Ketua, Sekretaris dan Panitera PA Probolinggo menerima kunjungan Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo besert
Kunjungan Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo ke Pengadilan Agama Probolinggo

Penandatangan dan pembacaan pakta integritas serta komitmen bersama seluruh unsur hakim pejabat pegawai dan PPNPN Pengadilan Agama Probolinggo Tahun 2021

    Menyambut hari pertama masuk kerja diawal tahun 2021 seluruh unsur hakim, pejabat, pegawai dan PPNPN Pengadilan Agama Probolinggo berkumpul untuk kegiat
Penandatangan dan pembacaan pakta integritas serta komitmen bersama seluruh unsur hakim pejabat pegawai dan PPNPN Pengadilan Agama Probolinggo Tahun 2021

Balnko Gugatan

Blangko Gugatan Yaitu Blanko untuk membuat gugatan atau permohonan secara mendiri

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Gugatan Mandiri

Aplikasi Layanan Pembuatan Gugatan/Permohonan secara mandiri memudahkan akses masyarakat pencari keadilan membuat gugatan/permohonan

aco

Aplikasi informasi secara online terkait proses perkara kepada pihak berdasarkan permintaan dari para pihak yang sudah teregister/ terdaftar sebelumnya dan terkoneksi dengan SIPP

elitigasi

Administrasi dan persidangan secara elektronik dan diterapkan secara menyeluruh pada perkara-perkara tertentu

covidac

Aplikasi (COVID-AC) memberikan jaminan keaslian akta cerai yang telah diterbitkan terkoneksi SIPP dengan mudah tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan lainnya

drivethrue

Layanan Pengambilan produk pengadilan secara daring melalui media pesan WA terenscript yang terkoneksi dengan layanan ambil langsung (Drive Thru-APP)

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 575

Mahkamah Agung Menuju Lembaga Peradilan Modern Berbasis Peradilan Elektronik E-Court

MAHKAMAH AGUNG MENUJU LEMBAGA PERADILAN MODERN BERBASIS ECOURT

Oleh

ROZY ALIFIAN MUKHTAR, S.H., M.Kn.

(Kasubag Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Probolinggo)

 

           

A. PENDAHULUAN

            Dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adanya lembaga peradilan merupakan syarat mutlak sebuah negara bisa disebut sebagai negara hukum. Sejarah lembaga peradilan di Indonesia sebenarnya sudah ada jauh sebelum jaman penjajahan Belanda. Pada masa kerajaan-kerajaan di nusantara, dikenal berbagai lembaga pengadilan yang berlaku di setiap kerajaan tersebut.

            Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Perubahan Undang- Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lindungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara

            Lembaga peradilan terus berevolusi dan semakin berkembang dari waktu ke waktu, mengikuti perkembangan jaman itu sendiri. Namun demikian, banyak yang beranggapan bahwa lembaga peradilan di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung berikut empat badan peradilan yang di bawahnya masih dianggap tertutup dan terkesan eksklusif. Hal ini menjadikan koreksi bagi Mahkamah Agung untuk terus berbenah.

            Kemajuan teknologi informasi adalah sebuah keniscayaan. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin canggih dan modern telah mempermudah cara kerja manusia (termasuk tugas peradilan). Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi.

            Pemanfaatan teknologi informasi memberikan dampak positif bagi pembangunan lembaga peradilan. Jika sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu lama dan biaya tinggi maka penggunaan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara tersebut.

            Keterbukaan informasi sangat diperlukan untuk mendukung reformasi birokrasi lembaga peradilan di Indonesia. Di dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035[1], disebutkan bahwa salah satu indikator peradilan yang ideal adalah Peradilan yang modern berbasis Teknologi Informasi terpadu.

            Pada tahun 2018 lalu, terdapat suatu gagasan dari lembaga peradilan untuk menerapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu e-Court. Tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien menjadi latar belakang dibentuknya e-Court.Aplikasi tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan pihak-pihak yang berperkara pada lembaga peradilan.

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik telah mulai menggunakan teknologi informasi guna membantu perbaikan kinerja peradilan.Perma Nomor 03 Tahun 2018 tersebut merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary)[2]. Dengan kata lain, Mahkamah Agungberupaya mengatasi tiga persoalan yang sering dihadapi lembaga peradilan yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, serta integritas aparatur pengadilan.

Selama 2018, 17.638 perkara Berhasil Diputus MA. Laporan Tahunan MA menyebut bahwa selama tahun 2018 jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung adalah sebanyak 18.544  perkara yang terdiri dari  17.156 perkara masuk pada 2018 dan  sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1.388 perkara. Dari segi waktu penyelesaian perkara selama 2018, 96,33% perkara berhasil diputus tepat waktu. Capaian ini melampaui target Mahkamah Agung sendiri yang menetapkan target on time case processing sebesar 75%.[3]
            Dengan berbagai capaian positif yang telah diraih Mahkamah Agung dengan penerapan e-Court, sejatinya masih menyisakan persoalan yang menjadi tugas bersama dari aparatur peradilan di seluruh Indonesia, utamanya mengenai perubahan mindset dan cara kerja yang semula konvensional menjadi lebih modern dengan penarapan teknologi informasi. Termasuk juga pemerataan sarana dan prasarana pendukung, sehingga penerapan e-Court menjadi optimal dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

 

B. RUMUSAN MASALAH

            Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Probolinggo Kelas IB

Jalan Raya Bromo KM.07 Kota Probolinggo
Probolinggo,
Jawa Timur 67223

(0335) 421736

(031) 4430559

paprob@pa-probolinggo.go.id



Jam Layanan

Jam Kerja

Senin - Kamis :

Pukul 07.30 - 16.00

Jum'at :

Pukul 07.00 - 16.00

Istirahat :

Pukul 12.00 - 12.30

Jam Sidang

Senin - Kamis :

Pukul 09.00 - Selesai




banner