Pedoman Organisasi dan Administasi

Dipublikasikan oleh admin on 28 Nov 2018, 00:00:00 WIB. Hits: 989

A.	PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
	1.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.	Lampiran
	2.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.	Lampiran
	3.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).	Lampiran
	4.	Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Lampiran
	5.	Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Lampiran
	6.	Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Lampiran
	7	Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama	Lampiran
	8	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasional	Lampiran
	9	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/392/HM.02.3/II/2014 tentang Pembentukan Tim Daerah Implementasi SIADPA Plus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	Lampiran

B.	PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI
	1.	Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.	Lampiran
	2.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.	Lampiran
	3.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.	Lampiran
	4.	Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.	Lampiran
	5.	Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
	6.	Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
	7.	Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
	8.	Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
	9.	Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
	10.	Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
	11.	Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.	Lampiran
	12.	Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
	13.	Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
	14.	Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
	15.	Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Lampiran
	16.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.	Lampiran
	17.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim	Lampiran
	18	Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional	Lampiran

C.	PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
	1.	Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.	Lampiran
	2.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Lampiran
	3.	Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.	Lampiran
	4.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.	Lampiran
	5.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.	Lampiran
	6.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.	Lampiran
	7.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.	Lampiran
	8.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.	Lampiran
	9.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.	Lampiran
	10.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
	11.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.	Lampiran
	12.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.	Lampiran
	13.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.	Lampiran
	14.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Lampiran
	15.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.	Lampiran
	16.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Lampiran
	17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.	Lampiran
	18.	Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.	Lampiran
	19.	Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran

D.	PEDOMAN LAINNYA
	1.	Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.	Lampiran
	2.	Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.	Lampiran
	3.	Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.	Lampiran
	4.	Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.	Lampiran
	5.	Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	Lampiran
	6.	Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.	Lampiran
	7.	Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035	Lampiran
	8	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.	Lampiran
	9	Buku Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus	Lampiran

Judul	Hits
Profesionalisme Hukum	54673
Eksistensi Hak Ulayat dalam Era Investasi	37367
Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Non Muslim	22388
Perkawinan Sejenis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	20845
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA EKONOMI SYARIAH YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN	4146
KONSEP REWARD AND PUNISHMENT DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA APARATUR PERADILAN	3020
Polemik Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terkait Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Kawin dan Peran Penting Pengadilan Agama	2781
Mahkamah Agung Menuju Lembaga Peradilan Modern Berbasis Peradilan Elektronik E-Court	2698
PENGUMUMAN : Lelang Jasa Bantuan Hukum Tahun 2021	2212
Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat dalam Rangka Mendukung E-Goverment	2097

Judul

Hits

Profesionalisme Hukum

54673

Eksistensi Hak Ulayat dalam Era Investasi

37367

Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Non Muslim

22388

Perkawinan Sejenis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

20845

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA EKONOMI SYARIAH YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN

4146

KONSEP REWARD AND PUNISHMENT DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA APARATUR PERADILAN

3020

Polemik Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terkait Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Kawin dan Peran Penting Pengadilan Agama

2781

Mahkamah Agung Menuju Lembaga Peradilan Modern Berbasis Peradilan Elektronik E-Court

2698

PENGUMUMAN : Lelang Jasa Bantuan Hukum Tahun 2021

2212

Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat dalam Rangka Mendukung E-Goverment

2097

Seluruh Pimpinan dan Hakim PA Probolinggo dan PN Probolinggo Hadiri Puncak Acara Hari Ulang Tahun IKAHI ke 71 secara Virtual

Kasubag Kepegawaian dan Ortala beserta Kasubag Umum dan Keuangan PA Probolinggo Ikuti Bimtek Langkah Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan MARI

Menggencarkan Semangat Melayani Setulus Hati PA Probolinggo lewat Rapat Dinas Bulan April 2024

Ketua dan Panitera PA Probolinggo Hadiri Pembinaan dan Halal bi Halal dari PTA Surabaya

Buka Lembaran Baru nan Fitri PA Probolinggo Gelar Halal bi Halal serta Pengantar Purna Tugas Jurusita

Pedoman Organisasi dan Administasi

Berita Populer:

Pengumuman Hasil Seleksi Lulus Administrasi POSBAKUM TA. 2024

PENGUMUMAN PENGADAAN POSBAKUM TA. 2024

PENGUMUMAN Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar SKD Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023

Perkawinan Sejenis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Eksistensi Hak Ulayat dalam Era Investasi

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA EKONOMI SYARIAH YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN

Hubungi Kami

Jam Layanan

Tautan Web

Tautan Pengadilan Agama